Mengenal Masyarakat Adat Baduy

Baduy

Baduy Penjelasan dalam catatan ini dipecah dalam sebagian bagian, ialah yang awal membagikan cerminan biasa mengenai posisi serta kependudukan, setelah itu bentuk ruang serta bentuk sosial dan terakhir merupakan situasi warga Baduy dalam kondisi kekinian. Pasti dalam penjelasan ini tidak ditunjukan buat membagikan evaluasi ataupun pemahaman kepada sesuatu permasalahan yang nampak melainkan membiarkan suatu pertanda itu bentuk.

Dusun Kanekes

Dusun Kanekes merupakan salah satu dusun di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten, seluas 5. 101, 85 hektar, beberapa besar tanahnya ialah lapangan besar yang bergunung dengan lembah- lembah yang ialah wilayah gerakan bengawan serta hulu- hulu bengawan yang mengalir ke sisi utara. Bagian tengah serta selatan dusun ialah hutan lindung ataupun Orang Baduy kerap menyebutnya hutan tutupan.

Pada tahun 1888 Orang Baduy berjumlah 291 orang yang bermukim di 10 desa, sebaliknya tahun 1899 bertambah jadi 1.407 orang yang bermukim di 26 desa (Jacobs, Meijer, 1891 Pennings, 1902), tahun 1908 berjumlah 1.547 orang (Tricht, 1929), setelah itu tahun 1966 bertambah lagi jadi 3.935 orang. Tahun 1971 berjumlah 4.078 orang, tahun 1983 masyarakat Dusun Kanekes jadi 4.574 orang, tahun 1995berjumlah 5.672 orang serta tahun 1999 berjumlah 7.041 orang.

Perihal itu berarti, sudah terjalin kenaikan masyarakat nyaris 20 kali bekuk. Kondisi ini menuntut penyediaan tanah buat kawasan tinggal terus menjadi meningkat, dari beraneka memo bisa dikenal pertambahan desa, ialah tahun 1891, sedang terdiri atas 9 desa (3 tangtu, 1 panamping, 5 dangka), 38 tahun setelah itu, persisnya tahun 1929, berjumlah jadi 17 desa (3: 7: 7), tahun 1952 meningkat jadi 31 desa (3: 21: 7), pada tahun 1975 jadi 36 desa( 3: 30: 3), tahun 1986 terjalin akumulasi jadi 43 desa (3: 37: 3), tahun 1996 jadi 53 desa (3: 47: 3), serta tahun 2000 terdaftar jadi 56 desa (3: 50: 3).

Metode Penyediaan Tanah Kawasan Tinggal

Pertambahan jumlah desa di Dusun kanekes itu membuktikan tanah garapan mereka terus menjadi didesak oleh kebutuhan tanah buat penyediaan kawasan tinggal. Sementara itu dalam strategi mereka buat menanggulangi kondisi seragam itu diketahui sesuatu metode penyediaan tanah kawasan tinggal (desa) yang bisa terletak di luar area. Dusun Kanekes, alhasil tanah garapan berhuma mereka tidak menurun. Strategi penyediaan kawasan tinggal semacam itu. Diketahui dalam aturan kehidupan mereka bagaikan desa dangka yang bagi memo malah jumlah dangka pada era saat ini terus menjadi menurun. Perihal itu, dampak pada masa- masa terakhir ini dangka ditarik kembali ke area Dusun Kanekes atas sesuatu pertanyaan yang dialami mereka dengan masyarakat sekelilingnya.

Dampak yang sangat akut untuk Dusun Kanekes, masyarakat serta tanah buat kawasan tinggal jadi terus menjadi meningkat. Pastinya, kondisi itu juga menyebabkan dalam sistem perladangan mereka yang diketahui bagaikan slash and burn lajunya terus menjadi dipercepat yang memunculkan tingkatan kesuburan tanah terus menjadi menurun dari tahun ke tahun.

Gelar serta asal Orang Baduy, Orang Baduy cuma memahami bahasa lidah. Oleh sebab itu, asal- usul mereka dicatat dalam ingatan dari angkatan ke angkatan dalam narasi mengenai karuhun mereka. Untuk Orang Baduy, yang memandang mengenai memo durasi yakni seluruh insiden dalam kehidupan masyarakatnya, cara durasi ialah ekspedisi riwayat bumi yang sebanding dengan kondisi alam sarwa. Begitu pula perihalnya hal asal serta gelar Orang Baduy hendaknya diamati dari bidang apakah asumsi mereka mengenai dirinya sendiri, ialah bermacam hubungan karuhun dengan alam sarwa bagi rotasi durasi serta era yang menaruh mereka pada letaknya khusus semacam digariskan pada dini eksistensinya.

Desa Serta Jalinan Kerabat

Buat memandang kekerabatan orang Baduy, posisi tempat bermukim mereka dikira berarti. Posisi kawasan tinggal itu memastikan pada peran mana terdapat seorang bagaikan generasi para Batara. Tidak hanya itu, bisa pula dimengerti bermacam sistem sosial yang lain semacam pernikahan, pola tempat bermukim setelah berbaur, penempatan rumah di desa yang bisa membagikan cerminan mengenai kekerabatan serta perannya dalam warga.

Ikatan antara sistem kekerabatan serta posisi desa bisa diamati dari 3 bagian, ialah: awal mengenai desa tangtu; kedua, desa panamping; serta ketiga pajaroan. Mengenai perihal itu, ekpresi orang Baduy melaporkan kalau semua area Dusun Kanekes merupakan tangtu teulu jaro 7. Maksudnya, kalau area Kanekes semua penduduknya ialah satu saudara yang berawal dari satu nenek moyang, jika juga terdapat perbandingan terdapat pada berumur serta belia dari bagian angkatan.

Dalam kekerabatan orang Baduy, Cikeusik dikira yang tertua, Cikertawana yang menengah serta Cibeo yang paling muda. Oleh sebab itu, Puun Cikeusik lah yang mengurus kunjungan tahunan ke Sasaka Domas tempat yang disucikan oleh orang Baduy. Saudara yang lebih belia lumayan dengan menjajaki yang tertua. Begitu pula perihalnya dengan penjatahan kombala, berbentuk tanah putih serta ganggang yang dibawa dari tempat itu, menjajaki determinasi saudara berumur serta belia.

Golongan Asal Keturunan

Orang Baduy mengelompok bagi asal generasi tangtu, ialah keluarga besar yang bermukim dalam satu desa. Terdapat 3 golongan kekerabatan dalam kesatuan orang tangtu, ialah tangtu Cikeusik, tangtu Cikertawana serta tangtu Cibeo. Ada pula hirarki kekerabatan itu cocok dengan antrean dari yang sangat berumur ke yang sangat belia, ialah Cikeusik, Cikertawana, serta Cibeo. Bagi Garna (1988), meski mengarah ada arah pada pihak bunda (ambu), umumnya seseorang laki- laki bawa istrinya ke desa tangtu tempat bermukim keluarga luasnya serta membuat rumah terkini. Tetapi dalam upacara- upacara keimanan Sunda Wiwitan mereka menjajaki desa asal istrinya. Kondisi itu kelihatannya tidak legal telak buat seseorang perempuan yang menjajaki keluarga besar suaminya, sebab seseorang laki- laki pula bisa menjajaki istri ke desa asalnya.

Semua Dusun Kanekes dibagi dalam 2 area berarti, ialah area tangtu( keramat) serta area panamping( profan). Kian ke arah selatan daerahnya kian keramat, serta wilayah tersuci merupakan asal Ciujung. Tempat Sasaka Peninggalan Buana yang lebih diketahui dengan gelar Sasaka Domas. Bagian keramat bagi bagian desa dengan arah semacam itu legal pula dihampir tiap desa panamping. Rumah kokolot( pimpinan adat serta agama) merupakan wilayah keramat serta bagian balik rumah umumnya bersambung ke hutan desa. Di wilayah desa tangtu yang keramat juga sedang ada. Wilayah tersakral yang tidak bisa diinjak orang luar, ialah rumah puun serta wilayah sekelilingnya.

Asal Pemimpin

Buat mengenali asal mula atasan serta pamarentahan Baduy bisa ditelusuri. Dari folklor yang hidup di 3 wilayah tangtu yang berhubungan dengan orang awal yang turun ke bumi. Tempat mula merendahkan para Batara gelar lain buat para kakek moyang mereka. Merupakan di Sasaka Domas yang sehabis merendahkan para Batara setelah itu turun para daleum. Insiden itu mereka mengatakan begitu juga dikehendaki oleh nu ngersakeun. Sebab itu, tempat itu ialah pusat bumi( Pancer Dunia) serta tempat bersih dari sesuatu dini kelahiran orang dan Area Sunda.

Batara Patanjala ialah anak pria kedua dari Batara Tunggal yang memiliki 7 orang anak, 6 orang pria serta seseorang wanita. Mereka seperti itu oleh Orang Baduy diketahui bagaikan nenek moyang Orang Tangtu. Ketujuh anak Batara Pantajala, yakni daleum Janggala, daleum Lagondi, daleum Putih Seda, daleum Cinangka, daleum Sorana, Nini Hujung Galuh, serta Batara Beruju.

Daleum Janggala merendahkan puun Cikeusik, daleum Langondi merendahkan Puun Cikertawana. Serta daleum Seda Hurip penurunkan puun Cibeo. Sebaliknya daleum Cinangka merendahkan para bahagia seurat, daleum Sorana, merendahkan para kokolot serta Nini Hujung Galuh merendahkan para jaro dangka.

Asal Pamarentahan Baduy

Dengan begitu, untuk orang Baduy seseorang atasan dalam pamarentahan (jaro, bahagia seurat, tangkesan kokolotan, kokolot, serta baresan), berawal dari generasi para puun yang maksudnya. Satu serupa lain terikat oleh garis saudara. Dalam kondisi itu, karakteristik berarti dalam pamarentahan Baduy. Terdapat pada pembedaan kedudukan serta penjatahan kedudukan yang terpisahkan lewat bentuk sosial. Tetapi seluruhnya terikat oleh satu ikatan saudara yang akrab.

Perbandingan kedudukan yang pokok antara para atasan yang diucap puun serta yang diucap para jaro. Merupakan pada tanggung jawab yang berhubungan dengan aktivitasnya. Sebab para puun berhubungan dengan bumi abnormal sebaliknya para jaro bekerja menuntaskan perkara duniawi. Ataupun, dengan percakapan lain, para puun berkaitan dengan bumi keramat serta para jaro berkaitan dengan bumi profan. Oleh sebab itu. Para puun menyambut tanggung jawab paling tinggi pada keadaan yang berkaitan. Dengan pengaturan kesepadanan kehidupan sosial serta religius, alhasil kehidupan masyarakat masyarakatnya bisa berjalan dengan teratur.

Dalam suasana semacam itu masyarakat warga dituntut taat penuhi determinasi pikukuh yang sudah digariskan para karukun. Pelanggaran kepada pikukuh berarti sudah sedia menyambut ganjaran berbentuk pengusiran dari wilayah tangtu. Ataupun, untuk warga panamping melanggar determinasi itu berarti. Wajib menangung peranan bertugas di huma puun. Yang lamanya dicocokkan dengan berat entengnya pelanggaran.

Pamarentahan Baduy

Di rumah, kepala keluarga inti menata kehidupan para badan keluarganya, tercantum pengawasan sosial kepada ketentuan adat. Hal serta pengaturan yang dikerjakannya yakni membina kehidupan keluarga intinya. Berhuma, ikatan dengan kalangan saudara, melaksanakan kalkulasi buat memastikan dikala mulai menanamkan. Berjalan, menyelenggarakan pernikahan, pengasuhan, pembelajaran anak serta ikut dan dalam bermacam seremoni.

Pada tingkatan desa terdapat sebagian tipe atasan. Di desa dangka ada seseorang atasan adat serta agama yang diucap jaro dangka. Beliau melanjutkan serta memantau determinasi karuhun yang di informasikan lewat puun. Serta beliau pula bisa terkumpul di tangtu dalam seremoni keimanan berarti. Tidak hanya itu, jaro dangka pula diwajibkan ikut dan dalam seremoni. Mensterilkan desa tangtu dari kesalahan yang dibiarkan oleh sang pelanggar.

Dalam pamarentahan Baduy, terdapat 2 orang yang dituakan dalam desa panamping tetapi berperan berlainan, ialah: awal, kokolot lewat waktu. Yang jadi atasan pikukuh. Beliau bekerja atas julukan puun buat memantau, menata, serta melakukan determinasi puun. Kedua, kokolotan lewat waktu yang perannya sekelas dengan pimpinan damai desa dalam sistem rezim resmi. Rumah kokolot lewat waktu dikira keramat yang tidak bisa diinjak orang asing. Sebab itu, rumah kokolot terdapat di bagian sangat akhir dari barisan sangat luar yang berbatasan langsung dengan hutan desa. Perihal itu, artinya supaya para guriang yang kehadirannya dikira berarti bagaikan pengawal keamanan masuk ke desa lewat rumah kokolot.

Baca Juga : Peduli Sekolah Tanggung Jawab Masyarakat Dan Kewajiban Pemerintah

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Melayani Masyarakat Miskin

Masyarakat

Masyarakat Para siswa Sekolah Dasar (SD) Bina Pusaka Koja Jakarta Utara terlihat bersemangat berjalan dan berlari masuk ke halaman sekolah. Mulai Juli lalu, mereka memulai tahun ajaran baru dengan kegembiraan walau mereka belajar di sekolah swasta pinggiran dengan fasilitas pas-pasan.

Saat berangkat ke sekolah, mereka berjalan kaki melalui gang sempit nyempil di antara pemukiman padat penduduk. Rumah mereka rata-rata bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari sekolah. Melihat suka cita di wajah mereka mengingatkan saya pada masa kecil saya berpuluh tahun silam dan pada saat yang sama membuat saya berefleksi tentang nasib sekolah-sekolah swasta murah di negeri ini.

Lantaran ada sejumlah biaya pendaftaran dan iuran bulanan yang ditarik oleh sekolah, terdapat pandangan umum di masyarakat bahwa sekolah swasta adalah lembaga pendidikan berbiaya mahal yang hanya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas. Pada kenyataannya banyak sekolah swasta yang melayani anak-anak dari keluarga miskin dan berpenghasilan rendah.

Kondisi dari sekolah tersebut bervariasi, dari mulai bangunan kokoh tingkat tiga sampai bangunan sederhana dekat rumah penduduk. Sayangnya sektor ini belum banyak mendapat perhatian baik dari para pengambil keputusan maupun masyarakat.

Studi kasus yang saya lakukan bersama rekan-rekan saya di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengenai sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah menunjukkan mereka tergerus oleh adanya sejumlah kebijakan yang cenderung meminggirkan sekolah-sekolah swasta.

Contoh Dari Koja

Studi kasus kami dapat memberi sudut pandang lain tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah swasta. Kami mensurvei sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah di Kecamatan Koja, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Jakarta Utara, atau setara dengan 12.646 rumah tangga sasaran bantuan beras miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah di Koja dan mempelajari peran sekolah-sekolah tersebut dalam memberikan akses pendidikan bagi warga berpenghasilan rendah.

Dalam prosesnya, kami wawancara semi-terstruktur dengan 47 orang tua siswa dan 48 kepala sekolah, serta mensurvei lokasi 51 sekolah swasta berbiaya rendah di Koja.

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa jumlah sekolah swasta di Koja lebih banyak daripada sekolah negeri dan sebagian besar sekolah swasta tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Dari 163 sekolah di tingkat SD hingga SMA dan SMK serta MI-MA di Koja, 86 di antaranya adalah sekolah swasta dan lebih dari setengahnya merupakan sekolah swasta berbiaya rendah, baik sekolah umum maupun madrasah.

Melakukan Survei Sekolah

Sekolah-sekolah yang kami survei menarik uang sekolah bulanan kurang dari Rp300.000, yang oleh para orang tua siswa dibayar menggunakan uang yang mereka peroleh melalui Kartu Jakarta Pintar. Dengan demikian, meski sekolah-sekolah tersebut menetapkan iuran bulanan, orang tua siswa tidak terlalu terbebani oleh biaya sekolah anak.

Para orang tua siswa mayoritas berpenghasilan setara upah minimum DKI Jakarta pada 2017 sebesar Rp 3,35 juta yang kami survei memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena berbagai pertimbangan, antara lain, jarak ke sekolah dekat dari rumah sehingga bisa dijangkau dengan berjalan kaki saja.

Beberapa orang tua juga menilai sekolah swasta memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan. Dengan sekolah negeri di sekitarnya, seperti penerapan disiplin yang lebih baik dan guru yang lebih memberi atensi terhadap siswa. Ada yang mengatakan sekolah swasta memberi kemudahan yang diberikan. Oleh pihak sekolah dalam proses pendaftaran, seperti keringanan dalam pembayaran uang pendaftaran dan persyaratan administrasi yang lebih sederhana.

Sebagian orang tua siswa juga menyebutkan adanya pemberian pelajaran agama Islam yang lebih baik. Sebagai bagian dari kurikulum juga menjadi salah satu alasan mereka mengirim anaknya ke sekolah-sekolah yang kami survei.

Dari riset tersebut, terlihat bahwa tidak semua sekolah swasta adalah sekolah bagi kaum elit. Dan tidak selamanya masyarakat kurang mampu memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

Sekolah Swasta Dipinggirkan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan jelas menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam perencanaan. Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, dan memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian sekolah swasta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam memberikan akses pendidikan bagi warga negara Indonesia.

Dalam contoh kasus di Koja, sekolah swasta hadir bagi warga negara miskin atau berpenghasilan rendah. Masih banyak lagi sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat. Karena ketidakhadiran negara tidak ada sekolah negeri di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Sekolah-sekolah swasta di Indonesia harus menghadapi paket kebijakan. Tentang standar sarana dan prasarana sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini menyulitkan sekolah swasta berbiaya rendah dengan lahan terbatas. Yang berada di kawasan padat penduduk seperti Koja. Untuk mengembangkan sekolah mereka (misalnya menambah ruang kelas atau mendirikan sekolah baru). Dalam aturan tersebut ada syarat minimum luas tanah dan luas bangunan sekolah.

Perdebatan Mengenai Pendidikan Di Indonesia

Selain itu, perdebatan mengenai pendidikan di Indonesia masih menitikberatkan pada pelaksanaan pendidikan formal yang dilakukan oleh sekolah negeri. Bantuan pembangunan atau penelitian yang dilakukan oleh berbagai instansi mengambil. Sekolah-sekolah negeri sebagai subyek penelitian. Namun hasilnya dianggap mewakili kondisi pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

Kealpaan dalam mengikut sertakan sekolah swasta dalam pertimbangan. Dan pengambilan keputusan terkait pendidikan sama dengan meminggirkan tak hanya jutaan siswa Indonesia. Tapi juga ratusan ribu pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di sektor sekolah swasta.

Mengingat pentingnya peran sekolah swasta dalam memberikan akses pendidikan. Bagi warga miskin atau berpenghasilan rendah, sudah saatnya sekolah. Swasta mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang beberapa kebijakan terkait pendidikan. Seperti paket kebijakan tentang sarana dan prasarana sekolah, sehingga dapat memberi ruang bagi perkembangan sektor sekolah swasta berbiaya rendah. Agar semakin banyak anak Indonesia yang bisa menikmati pendidikan berkualitas.

Peduli Sekolah Tanggung Jawab Masyarakat Dan Kewajiban Pemerintah

Masyarakat

Masyarakat Persoalan besar yang menghadang Indonesia ke depan adalah buruknya kualitas hasil pembelajaran murid sekolah. Kalau hal ini dibiarkan maka mayoritas sumber daya manusia kita tidak akan mampu berkompetisi secara global. Artinya, kita tidak bisa mengambil manfaat dari Revolusi Industri 4.0 yang memerlukan tenaga kerja yang handal dan inovatif.

Upaya memperbaiki kualitas pembelajaran ini adalah kewajiban utama pemerintah. Namun kemampuan pemerintah melayani publik terbatas.

Oleh karena itu dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat yang terus berkembang dan berubah makin luas dan rumit pemerintah perlu menyediakan pelangiqq ruang bagi inisiatif masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah mesti lebih berciri membangun dengan rakyat bukan membangun untuk rakyat.

Contohnya di bidang pendidikan, pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun dan memelihara sekolah. Dalam kaitan ini kemampuan masyarakat cukup nyata. Sebanyak 30% gedung sekolah dibangun dan dipelihara pihak swasta.

Tapi masalah kualitas hasil pembelajaran murid sekolah di Indonesia tidak hanya karena fasilitas gedung sekolah. Masyarakat pun perlu terlibat dalam kegiatan pembelajaran murid.

Membangun Sekolah Sejak Masa Hindia Belanda

Pada tahun 1983 sebagai peneliti proyek Development Policy and Implementation Studies yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Harvard Institute for International Development, Amerika Serikat, saya mencatat bahwa Pemerintah Hindia Belanda mulai 1907 mengizinkan pendirian sekolah untuk penduduk setempat yang disebut volkschool atau sekolah rakyat. Setahun setelah keluarnya izin tersebut, masyarakat di sebuah daerah yang terletak jauh di pedalaman Sumatera Selatan, sekarang dikenal dengan Kecamatan Tanjung Agung, mendirikan volksschool pertama.

Sampai 1945, masyarakat daerah Kecamatan Tanjung Agung membangun enam gedung sekolah. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Belanda (1945-1949), mereka sempat membangun empat gedung sekolah. Sepanjang dekade 1950 rakyat mendirikan sembilan gedung sekolah, enam diantaranya berstatus negeri, tiga lainnya swasta.

Pada 1972 sebelum keluar Instruksi Presiden No. 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar atau Program Inpres SD, di Kecamatan Tanjung Agung terdapat 29 sekolah yang menampung lebih dari 75% anak usia 7-12 tahun. Namun, secara nasional angkanya tersendat di bawah 70%.

Bersamaan dengan menguatnya keprihatinan pemerintah terhadap fasilitas pendidikan, produksi minyak bumi meningkat dan harganya naik pesat. Dengan demikian, pemerintah mempunyai keleluasaan untuk mengalokasikan pendapatan negara guna membiayai pembangunan, termasuk membangun banyak gedung sekolah dasar.

Sejak saat itu hampir semua gedung sekolah, misalnya, yang dibangun masyarakat Kecamatan Tanjung Agung di masa lalu, kemudian dibangun kembali melalui Program Inpres SD yang dananya bersumber dari APBN. Setelah lebih dari empat dekade jumlah gedung SD di kecamatan ini hanya bertambah dua, tetapi ada tambahan enam gedung sekolah menengah pertama negeri dan dua gedung sekolah menengah atas.

Dampak Program Inpres SD

Sebelum muncul Program Inpres SD, rakyat di berbagai daerah membangun gedung sekolah dengan kemampuan lokal. Mereka mengambil kayu di hutan sekitar pemukiman dan bergotong royong membangun sekolah. Orang tua murid menyediakan meja dan bangku.

Hasilnya, gedung dan peralatan berbeda antar sekolah, tetapi secara umum kondisinya layak dan terpelihara. Namun, sejak diluncurkan Program Inpres SD, tidak ada lagi gedung SD negeri yang dibangun masyarakat.

Program ini sendiri bukan tanpa keberhasilan besar. Menurut penelitian ekonom Esther Duflo pada 2000, angka bersekolah anak usia 7-12 tahun secara nasional meningkat dari 69% pada 1973 menjadi 84% pada 1978. Pada 1990 Bank Dunia melaporkan angka tersebut telah mencapai 92% pada 1987. Selain itu, sejak Program Inpres SD akses bersekolah anak berdasarkan gender dan tingkat kesejahteraan mulai setara.

Sayangnya, keberhasilan itu menimbulkan pula dua masalah. Pertama, masyarakat cenderung menjadi penadah hasil pembangunan, diiringi menghilangnya modal sosial berupa tanggung jawab dan kerja gotong royong membangun gedung sekolah.

Antusiasme Pemerintah Dan Masyarakat

Kedua, antusiasme pemerintah dan masyarakat untuk memperluas akses bersekolah, membuat perhatian terhadap mutu pembelajaran terabaikan yang dampaknya terasa sampai sekarang.

Menjelang dekade 1990 an, setelah booming minyak bumi berlalu, kemampuan pemerintah membangun dan memperbaiki gedung SD Negeri menurun. Sejak saat itu, meski ada gedung sekolah yang rusak bahkan roboh, masyarakat tetap cenderung tidak peduli.

Menyadari kondisi ini, beberapa pemerintah daerah mencoba mengembalikan tanggung jawab memelihara gedung sekolah kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian SMERU Research Institute yang saya ikuti di tahun 2001, Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, misalnya, pernah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk ikut memperbaiki gedung sekolah.

Bupati berkunjung dari desa ke desa memberitahukan bahwa pemerintah daerah hanya mempunyai dana sekitar seperlima dari biaya rehabilitasi gedung. Hasil pendekatan membangun dengan rakyat seperti ini, berhasil memperbaiki hampir seribu ruang kelas.

Perangkat Lunak Kegiatan Pembelajaran

Tujuan anak bersekolah adalah untuk belajar. Namun, mutu pembelajaran antara sekolah dan antar murid bervariasi. Oleh karena itu, hasil pembelajaran anak satu sama lain berbeda dengan kesenjangan yang kerap kali besar. Perbedaan itu ditentukan baik oleh proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Sebagaimana dikemukakan mantan Menteri Pendidikan (periode 1978-1983) Daoed Joesoef bahwa guru seharusnya menjadi orangtua kedua di sekolah, sementara orang tua adalah guru kedua di rumah.

Di sekolah, titik berat peningkatan mutu pembelajaran terletak pada manajemen guru yang meliputi rekrutmen, penempatan, pengembangan profesi, dan insentif. Untuk itu, bidang pendidikan mendapat alokasi sebesar 20% dana APBN.

Namun, menurut penelitian tahun 2017 dari peneliti kebijakan di bidang pendidikan Joppe de Ree dengan beberapa peneliti lain investasi pendidikan yang besar itu tidak diikuti dengan kenaikan mutu pembelajaran secara memadai. Mayoritas guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru 2015, misalnya, dinyatakan tidak lulus. Akibat mutu guru yang rendah itu wajar saja kalau skor Programme for International Student Assessment (PISA) selalu menempatkan murid Indonesia pada kelompok bawah.

Di rumah, orang tua kurang memberi perhatian terhadap kegiatan pembelajaran anak. Di banyak tempat orang tua masih cenderung menyerahkan sepenuhnya kegiatan pembelajaran anaknya kepada sekolah. Alasannya, mereka sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, berpendidikan rendah, dan tidak mengikuti perubahan metode pembelajaran mutakhir.

Berdasarkan hasil tes Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), kemampuan akademis orang dewasa di Jakarta lulusan sekolah menengah atas lebih rendah dibandingkan orang dewasa Denmark yang belum lulus sekolah menengah pertama.

Terkait dengan kondisi tersebut, hasil kajian Research on Improving Systems of Education (RISE) Indonesia 2018, misalnya, memperlihatkan bahwa antara tahun 2000 sampai 2014, kemampuan berhitung murid yang tengah bersekolah di semua jenjang kelas justru mengalami penurunan.

Ekspektasi Rendah

Menurut hasil riset tahun 2010 dari peneliti senior Australian National University Blane Lewis, masyarakat Indonesia merasa puas atas praktik layanan pendidikan. Penyebabnya, mungkin harapan warga atas taraf layanan pendidikan memang tergolong rendah. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat tidak mempunyai gairah untuk merespons atas kenyataan rendahnya kualitas hasil pembelajaran murid.

Sementara itu, orang tua yang ingin anaknya mendapat layanan pembelajaran yang baik mengirim mereka mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah dengan biaya yang cukup mahal.

Masyarakat perlu mengubah sikap dan tidak cepat puas mengenai praktik layanan pendidikan di Indonesia. Orang tua perlu lebih terlibat dalam pendidikan anak dan memperjuangkan perbaikan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Jika tidak, birokrasi sekolah akan berlangsung rutin saja, tanpa upaya untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran.